Hutan, Petani, dan Negara dalam Membangun Kemerdekaan yang Sesungguhnya
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka.
Setiap bulan Agustus, merah putih kembali memenuhi ruang-ruang publik. Upacara dilaksanakan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan berbagai perayaan mengingatkan kita pada perjalanan panjang bangsa yang dibangun dengan pengorbanan.
Namun, di tengah perayaan itu, sesekali kita perlu membawa makna kemerdekaan keluar dari lapangan upacara.
Membawanya ke desa-desa.
Ke kebun-kebun masyarakat.
Dan lebih jauh lagi, membawanya masuk ke dalam hutan.
Dari sana kita dapat mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana:
Apa arti kemerdekaan bagi hutan, bagi petani yang hidup di sekitarnya, dan bagi negara yang berkewajiban mengelolanya?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika kita melihat berbagai persoalan kehutanan hari ini. Konflik tenurial belum sepenuhnya selesai. Degradasi kawasan masih terjadi. Masyarakat membutuhkan ruang hidup dan kepastian. Pada saat yang sama, negara memiliki mandat menjaga fungsi kawasan hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
Di antara berbagai kepentingan itulah makna kemerdekaan perlu kita baca kembali.
Bukan sebagai kebebasan tanpa batas.
Tetapi sebagai kemampuan untuk keluar dari keterjebakan masa lalu dan membangun hubungan baru antara hutan, manusia, dan negara.
Belajar dari Gunung Balak
Saya banyak belajar tentang makna itu dari Hutan Lindung Gunung Balak di Lampung.
Kawasan ini mempunyai sejarah panjang hubungan yang tidak selalu harmonis antara masyarakat dan negara. Penguasaan lahan, ketidakjelasan akses, tekanan terhadap kawasan, operasi pengamanan, hingga berbagai dinamika sosial telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Gunung Balak.
Dalam waktu yang lama, hutan dan masyarakat seolah ditempatkan pada dua sisi yang berhadapan.
Jika hutan harus diselamatkan, masyarakat dianggap sebagai masalah.
Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat, ketika negara datang membawa kebijakan kehutanan, kehadiran itu sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ruang hidup mereka.
Kecurigaan kemudian tumbuh dari dua arah.
Situasi seperti ini menghasilkan sesuatu yang jarang kita masukkan dalam perhitungan pembangunan: biaya konflik.
Biaya itu tidak selalu muncul dalam dokumen anggaran.
Ia dapat berbentuk ketidakpercayaan, penolakan terhadap program, biaya pengamanan, kegagalan tanaman, ketidakpastian usaha, hilangnya kesempatan ekonomi, hingga energi sosial yang terus-menerus terkuras karena para pihak berada dalam posisi saling berhadapan.
Karena itu, ketika rehabilitasi hutan mulai dilakukan dengan pendekatan yang lebih partisipatif di Gunung Balak, sesungguhnya yang sedang dicoba bukan sekadar teknik baru menanam pohon.
Yang sedang dicoba adalah membangun kembali hubungan yang pernah retak.
Menanam Pohon, Menanam Kepercayaan
Secara teknis, menanam pohon tidak terlalu sulit.
Lubang dibuat. Bibit ditanam. Pupuk diberikan. Tanaman dipelihara.
Tetapi membuat seseorang bersedia menanam pohon di lahan yang selama bertahun-tahun berada dalam ruang ketidakpastian adalah persoalan yang sama sekali berbeda.
Di sana ada sejarah.
Ada ingatan tentang konflik.
Ada kepentingan ekonomi.
Ada rasa memiliki.
Dan ada pertanyaan yang sangat manusiawi:
Setelah saya menanam dan merawat pohon ini bertahun-tahun, apa yang akan terjadi kepada saya dan tanaman saya?
Karena itulah saya semakin percaya bahwa:
Menanam pohon mungkin dapat dilakukan dalam satu hari, tetapi menanam kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Pada titik inilah rehabilitasi hutan tidak lagi cukup dipahami sebagai pekerjaan teknis.
Ia menjadi pekerjaan sosial.
Ia menjadi pekerjaan kelembagaan.
Bahkan dalam kondisi tertentu, ia menjadi proses rekonsiliasi.
Ketika masyarakat mulai bersedia menanam tanaman kehutanan dan tanaman bernilai ekonomi, ketika pemerintah mulai melihat masyarakat bukan semata-mata sebagai sumber gangguan kawasan, dan ketika komunikasi mulai menggantikan pendekatan yang hanya mengandalkan kekuasaan, perlahan muncul modal yang jauh lebih berharga daripada sekadar jumlah bibit.
Modal itu adalah kepercayaan.
Dalam ilmu sosial, kepercayaan, jaringan, norma, dan kemampuan bekerja bersama merupakan bagian penting dari apa yang sering disebut sebagai social capital atau modal sosial.
Modal sosial tidak tumbuh dari surat keputusan.
Ia tidak dapat dibeli hanya melalui anggaran proyek.
Ia tumbuh dari pengalaman berulang bahwa para pihak dapat saling percaya, menepati komitmen, dan memperoleh manfaat dari kerja bersama.
Ketika Aturan Formal Bertemu Kelembagaan yang Hidup
Di sinilah pengalaman lapangan bertemu dengan pemikiran kelembagaan.
Douglass C. North menjelaskan institusi sebagai aturan main yang membentuk interaksi manusia. Di dalamnya bukan hanya terdapat aturan formal seperti hukum, regulasi, dan hak, tetapi juga kendala informal seperti norma, kebiasaan, dan konvensi. Institusi membantu menciptakan keteraturan dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial maupun ekonomi.
Pemikiran ini penting dalam membaca persoalan kehutanan.
Kita dapat menerbitkan aturan.
Kita dapat menerbitkan persetujuan.
Kita dapat menentukan batas.
Tetapi aturan formal belum tentu dengan sendirinya mengubah hubungan yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
North bahkan menunjukkan bahwa aturan formal dapat berubah relatif cepat, sementara norma dan kendala informal biasanya berubah jauh lebih lambat. Karena itu, perubahan kelembagaan pada dasarnya merupakan proses yang bertahap.
Maka saya melihatnya dengan kalimat sederhana:
Surat keputusan dapat memberikan legalitas, tetapi kelembagaanlah yang membuat legalitas itu bekerja.
Pemikiran Elinor Ostrom memberi lapisan lain yang juga penting. Studi Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya bersama menunjukkan bahwa masyarakat bukan semata-mata aktor yang harus dikendalikan dari luar. Dalam kondisi kelembagaan tertentu, para pengguna sumber daya dapat membangun aturan dan tindakan kolektif untuk mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan.
Dalam konteks Gunung Balak, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa pengalaman tersebut merupakan penerapan langsung teori Ostrom.
Tetapi ada pelajaran yang beririsan: keberlanjutan membutuhkan aturan yang dipahami, kepercayaan, komunikasi, ruang partisipasi, dan kemampuan para pihak untuk bertindak bersama.
Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya apakah aturan tersedia.
Persoalannya adalah apakah aturan tersebut hidup dalam hubungan sosial di tingkat tapak.
Alpukat Hanyalah Pintu Masuk
Hari ini, ketika orang datang ke beberapa bagian Gunung Balak dan melihat tanaman alpukat tumbuh serta mulai menghasilkan buah, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa keberhasilan itu terletak pada komoditasnya.
Alpukat kemudian menjadi sesuatu yang terlihat.
Buah dapat ditimbang.
Produksi dapat dihitung.
Harga dapat dikalikan.
Nilai ekonominya dapat ditulis dalam rupiah.
Tetapi justru di sinilah kita perlu berhati-hati membaca sebuah success story.
Alpukat bukan keseluruhan cerita.
Ia adalah pintu masuk.
Di balik pohon-pohon yang sekarang menghasilkan buah terdapat proses panjang membangun komunikasi, menyelesaikan perbedaan cara pandang, melibatkan masyarakat, membangun kelembagaan, dan perlahan mempertemukan kepentingan ekologis dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pengalaman Gunung Balak tidak cukup direplikasi dengan membawa bibit alpukat ke tempat lain.
Bahkan lokasi dengan tingkat konflik yang lebih ringan belum tentu menghasilkan cerita yang sama.
Yang perlu dipahami bukan hanya best practice-nya, tetapi juga apa yang dalam refleksi pengalaman ini saya sebut sebagai deep practice: proses di balik keberhasilan yang tidak selalu terlihat dari luar.
Best practice membuat kita bertanya:
Apa yang mereka lakukan?
Sedangkan deep practice mengajak kita bertanya lebih dalam:
Mengapa mereka dapat melakukannya?
Bagaimana mereka membaca masalah?
Bagaimana perbedaan cara pandang diselesaikan terlebih dahulu?
Bagaimana kepercayaan dibangun?
Dan kondisi kelembagaan apa yang memungkinkan mereka bergerak bersama?
Inilah “dapur” yang sering tidak terlihat ketika sebuah keberhasilan sudah tersaji di meja.
Best practice dapat ditiru. Deep practice harus dipahami.
Kemerdekaan Hutan
Lalu apa arti kemerdekaan bagi hutan?
Bagi saya, hutan yang merdeka bukanlah hutan tanpa manusia.
Sejarah pengelolaan sumber daya alam kita menunjukkan bahwa manusia telah lama menjadi bagian dari lanskap hutan.
Yang perlu kita bebaskan adalah hutan dari degradasi yang terus-menerus.
Kemerdekaan hutan terjadi ketika fungsi ekologisnya dapat dipulihkan, tutupan vegetasinya membaik, tanah dan air terlindungi, sementara tekanan terhadap kawasan secara bertahap dapat dikurangi.
Tetapi pemulihan ekologis membutuhkan waktu.
Kita tidak dapat berharap bentang alam yang mengalami tekanan selama puluhan tahun akan pulih hanya dalam satu atau dua tahun kegiatan.
Karena itu, keberhasilan rehabilitasi seharusnya tidak hanya dinilai dari berapa bibit ditanam atau berapa hektare kegiatan dilaksanakan.
Kita juga perlu melihat apakah masyarakat mulai menjaga tanaman, apakah tekanan terhadap kawasan berkurang, apakah kelembagaan tumbuh, dan apakah hubungan masyarakat dengan kawasan berubah.
Pemulihan hutan adalah perjalanan panjang.
Dan perjalanan itu membutuhkan konsistensi negara.
Kemerdekaan Petani
Kemerdekaan petani juga bukan berarti kebebasan untuk menguasai kawasan hutan tanpa aturan.
Justru sebaliknya.
Kemerdekaan membutuhkan kepastian.
Petani membutuhkan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka membutuhkan akses legal, kelembagaan yang bekerja, pendampingan, kepastian usaha, dan posisi tawar yang lebih baik dalam rantai ekonomi.
Ketidakpastian adalah bentuk ketidakmerdekaan.
Seseorang mungkin telah menggarap lahan selama puluhan tahun, tetapi ketika ia tidak mengetahui bagaimana masa depan aksesnya, ia akan sulit membuat keputusan jangka panjang.
Mengapa harus menanam pohon yang baru menghasilkan beberapa tahun kemudian jika masa depan pengelolaannya sendiri tidak jelas?
Karena itu, akses legal dalam Perhutanan Sosial seharusnya tidak berhenti pada penerbitan persetujuan.
Persetujuan hanyalah pintu.
Setelah pintu itu dibuka, masih ada perjalanan panjang membangun kelembagaan, menata areal, menyusun rencana pengelolaan, mengembangkan usaha, memperkuat pasar, menyelesaikan persoalan internal kelompok, serta memastikan bahwa manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sinilah negara tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Kemerdekaan Penyelenggara
Ada satu kelompok yang jarang dibicarakan ketika kita membahas keberhasilan pembangunan di tingkat tapak: orang-orang yang menyelenggarakannya.
Penyuluh.
Pendamping.
Petugas lapangan.
Pejabat pengambil keputusan.
Pemerintah daerah.
KPH.
Dan berbagai pihak yang harus menerjemahkan kebijakan menjadi keputusan nyata di lapangan.
Persoalan lapangan hampir tidak pernah hadir dalam bentuk yang serapi peraturan.
Sering kali petugas berhadapan dengan wilayah abu-abu, sejarah panjang penguasaan, keterbatasan data, tuntutan masyarakat, kepentingan kelembagaan, dan tekanan untuk tetap mencapai target kegiatan.
Kita tentu tidak sedang meminta kebebasan untuk mengabaikan aturan.
Tetapi penyelenggara yang bekerja dengan itikad baik, transparan, bertanggung jawab, dan tetap berada dalam koridor hukum membutuhkan ruang inovasi, apresiasi, serta perlindungan hukum.
Tanpa itu, birokrasi mudah memilih jalan yang dianggap paling aman: tidak mengambil keputusan.
Padahal persoalan masyarakat tetap berjalan.
Kemerdekaan penyelenggara adalah keberanian untuk mencari solusi tanpa kehilangan integritas dan tanpa rasa takut bahwa setiap inovasi akan selalu dibaca sebagai kesalahan.
Memerdekakan Birokrasi dari Sekatnya Sendiri
Persoalan hutan hari ini terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu unit organisasi.
Perhutanan Sosial, misalnya, bukan hanya persoalan memberikan akses terhadap kawasan hutan.
Di dalamnya ada persoalan tenurial.
Ada pemberdayaan masyarakat.
Ada pertanian.
Ada ketahanan pangan.
Ada usaha.
Ada pembiayaan.
Ada pasar.
Ada pemerintahan desa.
Ada infrastruktur.
Ada perlindungan sosial.
Dan tentu saja ada pemulihan lingkungan.
Karena itu, agak sulit membayangkan seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan oleh satu direktorat jenderal, satu kementerian, atau satu pemerintah daerah.
Mungkin salah satu pekerjaan rumah kemerdekaan kita hari ini adalah memerdekakan birokrasi dari sekat-sekatnya sendiri.
Bukan menghapus kewenangan.
Bukan mencampuradukkan tanggung jawab.
Tetapi membangun keberanian untuk bekerja melampaui batas administrasi ketika persoalan masyarakat memang tidak mengenal batas administrasi tersebut.
Negara harus hadir sebagai satu kesatuan.
Bukan sebagai kumpulan institusi yang masing-masing datang membawa programnya sendiri.
Nilai dari Konflik yang Tidak Terjadi
Ada satu perspektif lain yang menurut saya penting.
Kita sangat terbiasa menghitung hasil pembangunan dari apa yang terjadi.
Berapa hektare tertanam.
Berapa ton produksi.
Berapa rupiah pendapatan.
Tetapi kita jarang menghitung apa yang berhasil kita cegah agar tidak terjadi.
Perspektif kelembagaan North membantu kita memahami bahwa institusi berkaitan erat dengan ketidakpastian, insentif, serta biaya transaksi. Ketika aturan formal dan informal mampu menciptakan interaksi yang lebih dapat diprediksi, ruang bagi kegiatan produktif menjadi lebih besar.
Dari pengalaman lapangan, saya melihat konflik juga mempunyai biaya.
Ketika masyarakat dan negara terus berhadapan, ada energi, waktu, biaya pengamanan, biaya negosiasi, ketidakpastian usaha, kehilangan produktivitas, bahkan potensi kerusakan sosial dan ekologis.
Ketika hubungan tersebut berubah menjadi kolaborasi, sebagian biaya itu dapat ditekan.
Inilah yang dalam refleksi saya sebut sebagai nilai ekonomi konflik.
Bukan berarti setiap konflik dapat dengan mudah dikonversi menjadi angka rupiah.
Justru sebagian nilainya berada pada sesuatu yang tidak terjadi.
Benturan yang dapat dihindari.
Program yang tidak lagi ditolak.
Tanaman yang tidak lagi dirusak.
Waktu yang tidak habis untuk saling berhadapan.
Kepercayaan yang perlahan menggantikan kecurigaan.
Ketika masyarakat yang sebelumnya berada dalam ketidakpastian mulai menanam pohon, ketika lahan yang sebelumnya terdegradasi mulai menghijau, ketika buah mulai dipanen, ketika aktivitas ekonomi tumbuh, dan ketika benturan yang dahulu dikhawatirkan tidak terjadi, sesungguhnya ada nilai pembangunan yang jauh lebih luas daripada harga buah yang dijual.
Yang terlihat adalah hasil.
Yang tidak terlihat adalah konflik yang tidak terjadi.
Negara Harus Hadir hingga Akhir
Karena itu, negara tidak boleh hanya hadir pada awal.
Tidak cukup datang membawa program.
Tidak cukup membagikan bibit.
Tidak cukup menerbitkan persetujuan.
Tidak cukup mengambil foto ketika tanaman mulai tumbuh.
Negara harus hadir hingga akhir proses.
Ketika petani mulai panen, negara perlu ikut memikirkan pasar.
Ketika produksi meningkat, perlu dipikirkan hilirisasi.
Ketika muncul pencurian hasil, perlu ada perlindungan.
Ketika kelembagaan lemah, perlu ada pendampingan.
Ketika terjadi perubahan kebijakan, masyarakat perlu mendapat kepastian.
Dan ketika orang-orang di lapangan telah membangun kepercayaan selama bertahun-tahun, jangan sampai satu keputusan administratif yang tidak sensitif terhadap sejarah menghancurkan modal sosial yang dibangun dengan susah payah.
Sebab yang kita bangun sesungguhnya bukan hanya tanaman.
Kita sedang membangun kepercayaan terhadap negara.
Kemerdekaan yang Tumbuh dari Dalam Hutan
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, barangkali sudah waktunya kita memperluas cara membaca kemerdekaan.
Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang apa yang berhasil kita rebut pada 17 Agustus 1945.
Kemerdekaan juga merupakan pekerjaan yang harus terus kita rawat.
Di dalam hutan, kemerdekaan mempunyai wajahnya sendiri.
Hutan merdeka ketika perlahan terbebas dari degradasi.
Petani merdeka ketika memperoleh kepastian, martabat, dan kesempatan membangun kehidupan tanpa harus terus-menerus berhadapan dengan negara.
Penyelenggara merdeka ketika dapat bekerja, berinovasi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab dengan dukungan serta perlindungan hukum.
Dan negeri menjadi semakin merdeka ketika sumber daya alamnya dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi tanpa mewariskan konflik kepada generasi berikutnya.
Pengalaman Gunung Balak tentu bukan resep yang dapat disalin begitu saja.
Setiap tempat memiliki sejarah, aktor, kepentingan, dan persoalannya sendiri.
Karena itu, jika ada yang bertanya bagaimana pengalaman seperti Gunung Balak dapat direplikasi, mungkin pertanyaan pertama kita seharusnya bukan:
“Tanaman apa yang harus kita tanam?”
Bukan pula:
“Berapa anggaran yang dibutuhkan?”
Tetapi:
“Apakah kita sudah siap membangun kepercayaan?”
“Apakah kita sudah siap menyamakan cara pandang sebelum turun ke lapangan?”
“Apakah kelembagaan kita cukup kuat untuk membuat aturan benar-benar hidup di tingkat tapak?”
Dan yang lebih penting:
“Apakah negara siap hadir sampai akhir?”
Sebab best practice dapat kita pelajari dan tiru.
Tetapi deep practice harus kita pahami.
Dan mungkin, dari dalam Hutan Lindung Gunung Balak, kita mendapatkan satu cara sederhana untuk membaca kembali arti kemerdekaan:
Ketika hutan tidak lagi harus berhadapan dengan petani, petani tidak lagi harus berhadapan dengan negara, dan semuanya mulai berdiri pada sisi yang sama.
Itulah kemerdekaan yang tidak selesai dirayakan dalam satu hari.
Ia harus ditanam.
Dirawat.
Dijaga.
Dan diwariskan.
Referensi Singkat
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. North menempatkan institusi sebagai aturan yang membentuk interaksi manusia serta menekankan peran aturan formal, kendala informal, dan biaya transaksi dalam perkembangan ekonomi.
North, D. C. (1991). “Institutions.” Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97–112. Artikel ini menjelaskan hubungan institusi, ketidakpastian, biaya transaksi, dan kinerja ekonomi.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. Karya ini menjadi salah satu fondasi penting untuk memahami kelembagaan dan tindakan kolektif dalam pengelolaan sumber daya bersama.
