“Beginilah perjalanan Desa Pematang Tahalo. Dari tanah gersang yang penuh ketidakpastian, kini berubah menjadi hamparan hijau agroforestri alpukat siger yang menyejukkan mata. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang dikelola secara swakelola kelompok tani, menjadi pintu masuk kesadaran baru: bahwa hutan bisa lestari sekaligus memberi hasil nyata bagi masyarakat.”
Hulu Konflik, Hilir Harapan
Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, sejak lama dikenal sebagai wilayah penuh tekanan sosial. Kawasan hutan lindung Gunung Balak yang melingkupi desa ini adalah salah satu kawasan yang sejak era 1970-an menjadi lokasi konflik agraria paling panjang di Lampung. Status kawasan hutan lindung di satu sisi, namun di sisi lain masyarakat sudah turun-temurun menggantungkan hidup dari tanah di dalamnya.
Masyarakat hidup dalam ruang abu-abu: mereka menggarap tanah negara, tapi sekaligus merasa itu warisan leluhur. Benturan dengan aparat dan sesama warga kerap terjadi, menjadikan Gunung Balak identik dengan konflik. Hampir setiap keluarga menggarap lahan dengan sayuran musiman—singkong, jagung, cabai—atau palawija lain. Pola ini berlangsung lama, tapi tak menyelesaikan akar persoalan. Dari sisi hukum, mereka dianggap menguasai lahan tanpa izin. Dari sisi ekonomi, meski ada panen dua–tiga kali setahun, kesejahteraan tetap rapuh karena harga komoditas sering jatuh. Dari sisi ekologi, Gunung Balak terus kehilangan tegakannya
Jalan Baru: Rehabilitasi Hutan
Titik balik dimulai pada tahun 2021, sekelompok tokoh desa Pematang Tahalo mulai gelisah. Pak Romi Yusli (kemudian menjadi Ketua Gapoktan) bersama Pak Sulardi, Pak Beni, Pak Suyadi, Pak Irwan, Pak Jatmiko, dan sejumlah tokoh lain—total sembilan orang—berinisiatif belajar dari tetangga, KTH Agro Mulyo Lestari, yang lebih dulu berhasil menjalankan program rehabilitasi. warga mulai mengenal program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dari BPDAS Way Seputih Way Sekampung. Para tokoh perubahan tersebut lalu mengajukan proposal, dan akhirnya disetujui penanaman seluas 101 hektar dengan 3 KTH. Mereka tidak hanya sekadar ingin menanam pohon, tetapi mencari jalan keluar dari lingkaran konflik. Tokoh-tokoh ini kemudian menyakinkan warga lain bahwa menanam pohon tidak berarti kehilangan lahan garapan, melainkan membangun tabungan hidup baru.
RHL yang Berbeda
Pada 2022, upaya itu berbuah: usulan mereka disetujui oleh BPDAS Way Seputih Way Sekampung. 101 hektar lahan ditanami Alpukat Siger, varietas lokal unggul Lampung. Setahun kemudian (2023), ditambah lagi 25 hektar, sehingga total mencapai 126 hektar. Bagi masyarakat, pengalaman ini terasa berbeda dari program RHL masa lalu.
Seperti dikatakan Pak Romi Yusli:
“Program RHL yang sekarang berbeda. BPDAS mau mendengarkan keinginan masyarakat. Semua dilakukan secara swakelola oleh kelompok, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Monitoring dilakukan oleh kelompok sendiri, dan ada pembinaan yang terus-menerus dari pihak BPDAS.”
Pernyataan ini menegaskan satu hal: rehabilitasi tidak lagi top-down, melainkan kolaboratif.
Tiga tahun setelah penanaman, pada Oktober 2024–Agustus 2025, hasil mulai terlihat: 75.154 kilogram alpukat dipanen. Nilainya ekonominya cukup besar dan sangat membantu perkenomian rumah tangga petani dan putaran ekonomi desa. Artinya, dalam waktu singkat, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat bahkan melebihi biaya negara.
Tanaman gelombang pertama (101 ha, 2022) sudah berbuah hampir penuh. Gelombang kedua (25 ha, 2023) mulai berbunga, diproyeksikan panen pada 2026. Kabar panen ini membuat banyak warga lain menanam alpukat secara swadaya, di luar program. Inilah efek domino: satu keberhasilan melahirkan gerakan kolektif. Atas Keberhasilan ini tahun 2024 BPDAS memberikan apresiasi melalui dana Folunet sink 2030 penanaman seluas 16,5 Ha.
“Panen yang menyejukkan hati itu bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju babak baru: bagaimana memastikan hasil kerja keras ini terlindungi secara hukum dan berkelanjutan.”
Dari Konflik ke Kesepakatan
Sebelum ada hasil nyata, banyak yang ragu. Sebagian bahkan menolak keras, takut jika menanam pohon berarti menyerahkan lahan ke negara. Namun panen alpukat mengubah pandangan. Kini, konflik mulai mereda. Warga tidak lagi menolak status hutan lindung, justru mengakuinya. Bedanya, kini mereka ingin terlibat secara legal melalui Perhutanan Sosial.
Jalan Menuju Legalitas
Sejak 2024, KTH Agro Pematang Lestari bersama KPH Gunung Balak mengajukan izin Perhutanan Sosial. Luasan yang diajukan mencapai 1.139 hektar, melibatkan 400 KK, walaupun saat ini ijinnya masih berproses. Legalitas ini akan menjadi tonggak penting. Bagi masyarakat: jaminan hidup tenang tanpa ancaman penggusuran. Bagi negara: kepastian fungsi ekologis tetap terjaga.
Teladan dari Pematang Tahalo
Sukses ini tidak lepas dari kepemimpinan kolektif. Meski Romi Yusli menjadi wajah depan, ia tidak berjalan sendirian. Sembilan tokoh desa lain menjadi fondasi perubahan, membangun kepercayaan, dan menyakinkan bahwa menanam pohon bukan berarti kehilangan, melainkan menambah. Atas peran itu, pada Agustus 2025 Romi Yusli mendapat penghargaan Tokoh Teladan Wana Lestari Tingkat Nasional 2025. Penghargaan ini bukan hanya milik pribadi, tetapi juga pengakuan atas perjuangan kolektif masyarakat Pematang Tahalo.
Hilirisasi yang Sesungguhnya
Hilirisasi sering dipersempit sebagai urusan pasca-panen. Namun di Pematang Tahalo, hilirisasi berarti transformasi dari hulu ke hilir: dari rehabilitasi ke kesejahteraan, dari konflik ke kesepakatan.
RHL membuka jalan, masyarakat merasakan hasil, lalu berkembang ke pemasaran, pengolahan, bahkan rencana produk turunan alpukat (minyak, jus, pupuk organik dari limbah kulit dan biji). Semua ini bagian dari hilirisasi yang tumbuh alami karena hulu berhasil dikerjakan dengan benar.
Tantangan yang Masih Ada
Meski berhasil, tantangan tetap ada:
- Ketahanan kelembagaan: menjaga agar KTH tetap solid.
- Pasar: stabilisasi harga alpukat saat panen raya.
- Teknis budidaya: mengantisipasi hama, penyakit, dan iklim.
- Legalitas: izin Perhutanan Sosial belum selesai, masih dalam proses.
Namun, dengan bukti nyata panen dan dukungan kelembagaan, masyarakat kini punya alasan kuat untuk terus melangkah.
Penutup
Cerita Pematang Tahalo adalah bukti bahwa rehabilitasi hutan bisa menjadi instrumen perdamaian sosial dan ekonomi. Gunung Balak, yang dahulu simbol konflik, kini mulai dikenal sebagai sentra Alpukat Siger. Jika izin perhutanan sosial 1.139 ha disahkan, desa ini bisa menjadi contoh nasional: bahwa hutan yang dikelola rakyat, dengan skema kolaboratif, mampu menyatukan ekologi dan ekonomi. “Kisah di Pematang Tahalo hanyalah satu potongan dari mozaik besar rehabilitasi hutan Indonesia. Apa yang lahir di sini sejatinya adalah pesan untuk seluruh negeri.”
