Banjir yang berulang di berbagai wilayah Lampung dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu direspons dengan cara yang sama: hujan ekstrem dianggap sebagai penyebab utama. Tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Hujan adalah faktor pemicu, tetapi bukan akar persoalan Dalam perspektif ilmiah, banjir bukan hanya dipengaruhi oleh besarnya curah hujan, tetapi oleh bagaimana suatu wilayah—dalam hal ini lanskap—mampu merespons air yang jatuh ke permukaan. Dengan kata lain, banjir adalah hasil interaksi antara faktor alam dan bagaimana manusia mengelola ruang hidupnya.
DAS: Sistem Alam yang Tidak Pernah Salah, Tetapi Sering Diabaikan
Setiap wilayah sebenarnya telah memiliki sistem alami yang mengatur pergerakan air, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS). Sistem ini bekerja dari hulu, tengah, hingga hilir, mengalirkan air secara alami mengikuti topografi. Dalam konteks ini, Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi elemen kunci yang sering luput dari perhatian.
DAS adalah satuan wilayah alami yang mengatur pergerakan air dari hulu hingga hilir melalui satu sistem hidrologi yang terintegrasi (Chow et al., 1988; Brooks et al., 2013). Sementara itu, lanskap merupakan ruang interaksi antara manusia, aktivitas ekonomi, dan sistem ekologis (Forman & Godron, 1986). Oleh karena itu, perencanaan lanskap yang tidak mempertimbangkan karakteristik DAS berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan.
Di Lampung, DAS seperti Seputih dan Sekampung merupakan sistem utama yang mengatur tata air wilayah. Apa yang terjadi di hulu akan memengaruhi kondisi di tengah, dan pada akhirnya berdampak di hilir. Namun dalam praktiknya, perencanaan wilayah kita belum sepenuhnya mengikuti sistem DAS. Kebijakan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan administratif—kabupaten, kota, bahkan desa—yang sering kali tidak sejalan dengan batas alami DAS. Akibatnya, pengelolaan menjadi terfragmentasi. Hulu dikelola oleh satu pihak, hilir oleh pihak lain, tanpa satu kesatuan sistem yang utuh.
Perubahan Lanskap dan Implikasinya terhadap Sistem Hidrologi
Data di DAS Sekampung menunjukkan bahwa dalam periode 2007–2022, luas permukiman meningkat dari 25.842 hektare menjadi 56.908 hektare, atau bertambah sekitar 120%. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk meningkat sekitar 22,72%.Fenomena ini menunjukkan adanya ekspansi ruang terbangun yang signifikan yang jauh melampaui kebutuhan dasar penduduk. Lahan-lahan yang sebelumnya mampu menyerap air berubah menjadi permukaan kedap seperti beton, aspal, dan bangunan.. Secara hidrologis, perubahan ini berimplikasi pada meningkatnya permukaan kedap air (impervious surface), yang merupakan indikator utama degradasi fungsi DAS (Arnold & Gibbons, 1996; Shuster et al., 2005).
Permukaan kedap air menyebabkan:
- berkurangnya infiltrasi
- meningkatnya limpasan permukaan
- respon aliran menjadi lebih cepat
Dalam kondisi ini, air hujan tidak lagi terserap secara optimal, tetapi langsung menjadi aliran permukaan.
Respon DAS terhadap Hujan Ekstrem
Kondisi tersebut terlihat jelas pada kejadian hujan ekstrem tanggal 22 Februari 2025, di mana curah hujan sebesar 130 mm tercatat di Stasiun Pengamatan BPDAS wilayah Rajabasa, Bandar Lampung. Dengan kondisi lanskap yang telah mengalami tekanan, kejadian ini menghasilkan limpasan sekitar ±5.025.600 m³ air, pada DAS Garuntang seluas 6 ribu hektar, yang membelah wilayah Kota Bandarlampung. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah gambaran nyata bahwa DAS telah kehilangan sebagian besar kapasitasnya untuk menahan dan menyerap air. Air bergerak cepat, berkumpul dalam waktu singkat, dan menghasilkan debit puncak yang tinggi. Inilah yang kemudian kita rasakan sebagai banjir.
Dengan kata lain: Banjir bukan hanya karena air terlalu banyak, tetapi karena ruang tidak lagi mampu menampungnya. Dengan demikian, hujan bukan satu-satunya faktor penentu banjir, tetapi kondisi lanskap yang menentukan bagaimana air tersebut diproses. Dalam perspektif hidrologi, besarnya limpasan ini menunjukkan bahwa kapasitas infiltrasi DAS telah menurun secara signifikan. Hal ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan nilai Curve Number (CN) akibat perubahan penggunaan lahan akan meningkatkan potensi limpasan (USDA-SCS, 1986; Mishra & Singh, 2003).
Perencanaan Lanskap dan Tantangan Pengelolaan DAS
Dalam konteks perencanaan lanskap, tantangan utama bukan hanya bagaimana mengalokasikan ruang, tetapi bagaimana memastikan bahwa fungsi ekologis tetap berjalan seiring dengan aktivitas manusia. Beberapa fenomena yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- kawasan hulu tidak sepenuhnya dilindungi sebagai daerah resapan
- meningkatnya aktivitas terbangun di wilayah tengah DAS
- meningkatnya tekanan di wilayah hilir
- sempadan sungai dimanfaatkan untuk permukiman
Dalam sistem DAS, ketiga bagian tersebut saling terhubung. Perubahan kecil di satu bagian dapat menghasilkan dampak besar di bagian lain. Hal ini menunjukkan bahwa: perencanaan lanskap perlu berbasis pada sistem ekologis DAS, bukan hanya pada kebutuhan ruang.
Keterbatasan Pendekatan Vegetatif: Penanaman Pohon Penting, Tetapi Tidak Cukup
Dalam berbagai upaya pengelolaan DAS, pendekatan vegetatif seperti penanaman pohon tetap menjadi salah satu strategi utama pendekatan ini penting, terutama untuk memperbaiki kondisi lahan dan mengurangi erosi. Secara ilmiah, vegetasi berperan dalam meningkatkan infiltrasi dan mengurangi erosi (Bruijnzeel, 2004; Calder, 2007). Namun dalam konteks lanskap yang telah mengalami urbanisasi tinggi, efektivitas pendekatan ini menjadi terbatas.
Pada wilayah dengan dominasi permukaan kedap:
- air hujan tidak memiliki cukup waktu untuk meresap
- limpasan terjadi secara cepat
- kontribusi vegetasi terhadap pengurangan debit puncak menjadi kecil
Dengan demikian, vegetasi lebih efektif dalam:
- pengendalian erosi
- stabilisasi tanah
tetapi kurang signifikan dalam mengendalikan limpasan ekstrem. Artinya: penanaman tetap penting, tetapi tidak cukup sebagai solusi utama dalam pengelolaan DAS perkotaan.
Pendekatan Terpadu dalam Perencanaan Lanskap Berbasis DAS
Pendekatan yang lebih efektif adalah mengintegrasikan berbagai bentuk intervensi dalam satu sistem lanskap. Air tidak bisa dicegah turun, tetapi bisa:
- ditahan
- diperlambat
- diresapkan
Intervensi tersebut meliputi:
- sumur resapan untuk meningkatkan infiltrasi
- kolam retensi untuk menahan debit puncak
- infrastruktur pengelolaan air hujan untuk mengurangi limpasan
Simulasi pada DAS seluas ±1.000 hektare menunjukkan bahwa:
- limpasan dapat dikurangi hingga sekitar 45%
- debit puncak dapat ditekan hingga sekitar 27%
Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan pendekatan kuantitatif, antara lain:
- sekitar 5 unit kolam retensi dengan kapasitas ±30.000 m³
- sekitar 1.800 unit sumur resapan dengan kapasitas ±5 m³
Pendekatan ini sejalan dengan konsep Low Impact Development (LID) dan Nature-Based Solutions, yang menekankan pengelolaan air secara terdistribusi dalam lanskap (Ahiablame et al., 2012; Fletcher et al., 2015; WWAP, 2018).
Peran Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, penting untuk menekankan bahwa solusi ini tidak dapat berjalan tanpa sinergi lintas sektor. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan:
- Mengintegrasikan DAS dalam RTRW dan RPJMD : DAS harus menjadi dasar dalam penentuan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian ruang.
- Memperkuat fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan : Perlindungan hulu bukan hanya urusan kehutanan, tetapi kepentingan seluruh wilayah.
- Mendorong pembangunan berbasis konservasi air di perkotaan : Setiap pembangunan baru perlu diwajibkan memiliki sistem pengelolaan air hujan.
- Memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam satu DAS : Karena DAS melintasi batas administrasi, maka pengelolaannya harus lintas kabupaten/kota.
Menuju Perencanaan Lanskap yang Lebih Adaptif
Perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya intensitas hujan dalam durasi singkat menuntut pendekatan perencanaan yang lebih adaptif. Selama ini, penanganan banjir cenderung bersifat reaktif—fokus pada normalisasi sungai atau penanganan pasca kejadian. Ke depan, pendekatan harus bergeser menjadi preventif :
- mengelola sumber masalah di hulu
- mengendalikan limpasan di tengah
- mengatur ruang di hilir
Perencanaan lanskap tidak lagi cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan ruang, tetapi harus mampu merespons dinamika hidrologi. Dalam konteks ini, DAS dapat berfungsi sebagai:
- dasar analisis teknis
- kerangka integrasi lintas wilayah
- instrumen untuk mengelola risiko
Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan yang ada, tetapi untuk memperkuatnya melalui perspektif ekologis.
Penutup
Air tidak pernah salah arah, air selalu mengikuti ruang yang tersedia. Ketika ruang tidak mampu menyerap dan menahan air, maka limpasan akan meningkat dan risiko banjir tidak terhindarkan. Sebaliknya, jika lanskap dirancang dengan mempertimbangkan sistem DAS, maka air dapat dikelola sebagai sumber daya, bukan sebagai ancaman.
Lampung tidak kekurangan air. Yang perlu diperkuat adalah bagaimana kita mengelola air dalam satu sistem lanskap yang utuh. Perencanaan lanskap yang berbasis DAS bukan hanya penting, tetapi menjadi kebutuhan dalam membangun ketahanan wilayah terhadap risiko hidrometeorologi ke depan.
Referensi
Ahiablame, L. M., Engel, B. A., & Chaubey, I. (2012). Effectiveness of low impact development practices: Literature review and suggestions for future research. Water, Air, & Soil Pollution, 223(7), 4253–4273.
Arnold, C. L., & Gibbons, C. J. (1996). Impervious surface coverage: The emergence of a key environmental indicator. Journal of the American Planning Association, 62(2), 243–258.
Brooks, K. N., Ffolliott, P. F., & Magner, J. A. (2013). Hydrology and the management of watersheds (4th ed.). Wiley-Blackwell.
Bruijnzeel, L. A. (2004). Hydrological functions of tropical forests: Not seeing the soil for the trees? Agriculture, Ecosystems & Environment, 104(1), 185–228.
Calder, I. R. (2007). Forest and water: Ensuring forest benefits outweigh water costs. Forest Research, UK.
Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1988). Applied hydrology. McGraw-Hill.
Fletcher, T. D., Shuster, W., Hunt, W. F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., … & Viklander, M. (2015). SUDS, LID, BMPs, WSUD and more: The evolution and application of terminology surrounding urban drainage. Urban Water Journal, 12(7), 525–542.